Kampar : Kritik terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Hambali, terhadap kebijakan Bupati Ahmad Yuzar jadi Runyam. Baru baru ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Sekretaris Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Provinsi Riau, Sutan Att IV, menilai tindakan Hambali tersebut sebagai bentuk ketidak loyalan terhadap pimpinan daerah dan pelanggaran etika Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sutan Att IV mengungkapkan bahwa sebagai seorang Sekda, Hambali seharusnya menjunjung tinggi prinsip loyalitas dan menjaga stabilitas pemerintahan. Menurutnya, perbedaan pendapat antara Sekda dan Bupati seharusnya diselesaikan melalui jalur internal dan tidak diumbar ke publik.
“Sangat disayangkan seorang Sekda mengkritik kebijakan Bupati di depan umum. Ini mencerminkan ketidakkompakan dalam internal pemerintahan dan dapat menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat,” ujar Sutan Att IV Minggu (19/10/2025).
Lebih lanjut, Sutan Att IV mengingatkan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Tindakan Hambali dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mengatur tentang kewajiban ASN untuk patuh terhadap perintah atasan.
“Kami berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan secara internal dan tidak mengganggu kinerja Pemkab Kampar dalam melayani masyarakat,” pungkas Sutan Att IV.
(Dani)
