ROKAN HULU – Dugaan persoalan pengalihan hak kepemilikan tanah secara sepihak kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu yang diduga belum memberikan salinan dokumen pertanahan kepada pihak yang mengaku sebagai korban.
Persoalan tersebut mencuat setelah Bakri Dayan mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali mengajukan permintaan salinan berkas atau warkah pertanahan melalui surat resmi kepada BPN Rokan Hulu. Namun, permintaan tersebut disebut belum dipenuhi sebagaimana yang diharapkan.
Padahal, dokumen yang diminta dinilai sangat penting untuk mengungkap proses pengalihan hak kepemilikan tanah melalui transaksi jual beli yang kini dipersoalkan.
Bakri Dayan menilai, keterbukaan dokumen menjadi bagian penting dalam memperjuangkan hak masyarakat sekaligus memastikan apakah proses administrasi pertanahan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BPN Berdalih Warkah Tidak Bisa Diberikan
Menurut keterangan Bakri Dayan, pihak BPN Rokan Hulu disebut berdalih bahwa ketentuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik telah dihapus serta menyatakan bahwa warkah pertanahan tidak dapat diberikan kepada pemohon.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penolakan permintaan dokumen tersebut pada tanggal 13 oktober lalu.
Selasa 3 November 2026 Bakri Dayan Melalui Kuasa Hukumnya menegaskan, pihaknya bukan meminta dokumen asli atau minuta untuk dibawa pulang, melainkan meminta salinan maupun fotokopi dokumen yang berkaitan dengan objek tanah yang sedang dipersoalkan.
Ia mempertanyakan mengapa permohonan yang disampaikan melalui mekanisme surat resmi justru tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, apabila terdapat dokumen yang memang dikecualikan dari akses publik, BPN seharusnya memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak berkepentingan.
Dugaan Kejanggalan AJB, Tanda Tangan Korban Dipersoalkan
Tidak hanya persoalan penolakan salinan warkah, Bakri Dayan juga mengungkap dugaan kejanggalan pada dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang disebut terdapat dalam berkas pertanahan di BPN Rokan Hulu.
Berdasarkan hasil penelusuran internal pihaknya, terdapat dugaan bahwa dokumen AJB yang berada dalam berkas tersebut bukan merupakan minuta atau dokumen asli.
Lebih jauh, tanda tangan yang tercantum dalam AJB itu juga dipersoalkan karena diduga bukan tanda tangan basah pihak yang mengaku sebagai korban.
Apabila dugaan tersebut benar, persoalan ini tentu membutuhkan pemeriksaan serius, baik terhadap keabsahan dokumen, proses penerbitannya maupun prosedur pengalihan hak kepemilikan tanah.
Namun, keaslian AJB dan tanda tangan yang dipersoalkan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum. Belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan pemalsuan dokumen tersebut.
Menjelang Persidangan, Korban Desak Transparansi BPN dan pengadilan negeri Pasir Pengaraian Rohul harus terang terang benderang dalam kasus ini dan transparan.
Persoalan ini semakin krusial karena pihak korban disebut akan menghadapi persidangan gugatan dalam waktu dekat.
Keberadaan dokumen pertanahan menjadi salah satu bagian penting untuk memperjelas duduk perkara serta memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
Bakri Dayan menilai, BPN Rokan Hulu semestinya memberikan pelayanan yang transparan dan tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan kejelasan atas dokumen pertanahan.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan administratif biasa, mengingat terdapat dugaan kejanggalan dalam dokumen AJB yang menjadi bagian dari sengketa.
Sementara itu, pihak korban, Bakri Dayan, menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan yang dinilainya menyangkut hak kepemilikan tanah dan kepastian hukum.
“Kami hanya meminta hak kami untuk mendapatkan salinan dokumen yang berkaitan dengan tanah yang sedang kami persoalkan. Mengapa permintaan melalui surat resmi sampai dua kali justru tidak dipenuhi? Jangan sampai pelayanan publik justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan,” tegas Bakri Dayan.
Ia juga meminta BPN Rokan Hulu tidak menghindar dari persoalan tersebut dan berani membuka penjelasan mengenai dokumen AJB yang dipersoalkan.
“Kalau seluruh proses administrasi sudah benar dan tidak ada yang perlu disembunyikan, mengapa harus takut memberikan penjelasan? Kami meminta semuanya dibuka secara terang-benderang. Kami ingin kebenaran terungkap melalui proses hukum, bukan justru dipersulit ketika meminta dokumen,” tambahnya.
Bakri Dayan menegaskan, pihaknya akan terus menempuh jalur hukum dan memperjuangkan haknya hingga memperoleh kepastian hukum. Ia berharap persidangan yang akan berlangsung dapat mengungkap fakta sebenarnya terkait proses pengalihan hak atas tanah tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan dokumen, tetapi menyangkut hak masyarakat dan keadilan. Kami tidak meminta sesuatu yang bukan hak kami. Kami hanya ingin transparansi dan kepastian hukum,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN Kabupaten Rokan Hulu masih diharapkan memberikan klarifikasi resmi terkait dua kali permohonan salinan warkah, dasar hukum penolakan, serta dugaan kejanggalan dokumen AJB dan tanda tangan yang dipersoalkan. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak BPN Rokan Hulu maupun pihak terkait lainnya.
(Tim Investigasi)
