KAMPAR – Pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar, Dendi Zulhairi, terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, menjadi sorotan.
Pasalnya, Dendi sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh gaji PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar telah dicairkan. Namun, informasi yang dihimpun tim media dari sejumlah pegawai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru menyebutkan bahwa mereka masih belum menerima pembayaran gaji hingga Selasa, 3 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Dendi saat diwawancarai tim media di Rumah Dinas Bupati Kampar, Bangkinang Kota, usai acara pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI).
Dalam wawancara tersebut, Dendi menegaskan bahwa proses pencairan gaji seluruh PPPK sudah dilakukan oleh BPKAD.
“Seluruhnya sudah kita cairkan. Kalau belum cair, di mana OPD-nya?” ujar Dendi kepada wartawan.
Ia kemudian menjelaskan bahwa apabila masih terdapat pegawai yang belum menerima gaji, persoalan tersebut menurutnya berada pada OPD masing-masing.
“Kalau belum dicairkan oleh OPD terkait, itu tugas mereka lagi. Kalau kita, sudah kita cairkan di BPKAD,” lanjutnya.
Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Jika anggaran gaji memang telah dicairkan oleh BPKAD, mengapa masih terdapat PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang mengaku belum menerima hak mereka?
Perbedaan informasi ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai. Sebab, pembayaran gaji merupakan hak pegawai yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Dua Kali Pernyataan, Publik Menunggu Kejelasan
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penjelasan Kepala BPKAD. Apabila benar seluruh dana telah disalurkan, Dendi perlu menjelaskan secara rinci kapan pencairan dilakukan, OPD mana saja yang telah menerima dana, serta apa penyebab sebagian pegawai masih mengaku belum mendapatkan gaji.
Publik menilai transparansi informasi menjadi hal penting dalam persoalan ini. Jangan sampai pernyataan bahwa anggaran sudah dicairkan justru tidak sejalan dengan kondisi pembayaran yang dialami pegawai di lapangan.
Kepala BPKAD Dendi Zulhairi keburuh masuk mobil mewah dinas meninggalkan sejumlah awak media di lokasi balai bupati saat itu.
