KAMPAR – Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Kampar, Rabu (4/11/2026), ternyata bukan dalam rangka operasi penindakan, melainkan melakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) terkait pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Hal tersebut disampaikan Satgas Korsup, Harun Hidayat, saat diwawancarai KamparBersatu.com. Ia menjelaskan bahwa kunjungan timnya bertujuan mengingatkan serta mendorong pemerintah daerah agar melakukan pencegahan korupsi sejak dini.
“Tujuan kami ke Kabupaten Kampar melakukan rapat koordinasi pencegahan sebelum terjadi korupsi,” ungkap Harun.
Ia juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada jajaran Pemkab Kampar agar memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan penggunaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kunjungan tersebut, Harun terlihat bersama sekitar delapan anggota tim yang menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova berwarna hitam.
Kedatangan tim KPK ini disambut langsung Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara itu, Wakil Bupati Kampar Hj. Misharti terlihat tidak menghadiri penyambutan tersebut.
Menariknya, kedatangan tim pencegahan KPK ini menjadi perhatian publik, terlebih sebelumnya muncul pemberitaan mengenai sorotan terhadap anggaran makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang disebut mengalami peningkatan. Persoalan tersebut tentu membutuhkan penjelasan terbuka dan transparan dari pihak terkait.
Seorang aktivis di Kampar menyampaikan pandangannya dengan nada satire.
“Untung saja pejabat Kampar tidak dibawa KPK ke kantor gedung merah putih jakarta, dan kantor Bupati maupun kantor DPRD tidak digeledah. Ternyata yang datang KPK pencegahan,” ujarnya.
Di tengah berbagai sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, kehadiran tim Korsup KPK diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rapat dan seremonial. Masyarakat tentu menunggu tindak lanjut nyata, khususnya dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tak sedikit pula yang melontarkan candaan bahwa KPK yang datang kali ini adalah “KPK Alim Ulama”. Bukan karena tidak memiliki kewenangan, melainkan karena pendekatan yang dilakukan adalah pembinaan dan pencegahan, bukan penindakan.
Namun, satu hal yang perlu diingat: pencegahan bukan berarti pengawasan berhenti. Justru sebelum terjadi persoalan hukum, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa tata kelola anggarannya benar-benar bersih, terbuka, dan akuntabel.
Penulis : Dani
