KAMPAR — Kunjungan Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke Kabupaten Kampar mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi terhadap langkah KPK dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Apresiasi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menyampaikan bahwa kunjungan timnya ke Kabupaten Kampar merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi sebelum terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (4/11/2026), Harun menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada koordinasi dan supervisi bersama pemerintah daerah.
Kehadiran KPK di Kampar diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, Kabupaten Kampar sebelumnya mencatatkan prestasi dengan meraih peringkat kedua se-Provinsi Riau dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, dengan skor 73,77 poin, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 72,32 poin.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi penilaian KPK tersebut dan berkomitmen membangun budaya integritas serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Namun, kunjungan KPK kali ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa komitmen pencegahan korupsi benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar menjadi pernyataan di atas kertas.
Masyarakat tentu berharap kehadiran KPK dapat memperkuat transparansi penggunaan APBD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai peruntukannya.
Kampar membutuhkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan kewajiban seluruh penyelenggara pemerintahan.
Penulis : Dani
