BANGKINANG KOTA – Penggunaan fasilitas dan anggaran rumah tangga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, menjadi sorotan publik. Pasalnya, rumah dinas Sekda yang disediakan pemerintah daerah disebut-sebut belum ditempati sejak Ardi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda hingga kini menjadi Sekda definitif.
Sorotan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait pemanfaatan rumah dinas serta transparansi anggaran makan dan minum rumah tangga Sekda yang bersumber dari keuangan daerah.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar agar tinggal di Bangkinang.
Imbauan tersebut disampaikan Bupati setelah melakukan rotasi terhadap 29 ASN di lingkungan Pemkab Kampar, Jumat (6/11/2026).
“Kalau rumah dinas sudah disediakan pemerintah, tentu publik ingin mengetahui apakah fasilitas tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jika tidak ditempati, bagaimana dengan anggaran operasional dan makan minum rumah tangga Sekda?” ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media, Jumat (6/11/2026).
Narasumber tersebut juga meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai besaran anggaran rumah tangga Sekda, mekanisme penggunaannya, serta realisasi belanja selama tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ardi Mardiansyah telah menjalankan tugas sebagai Pj Sekda Kampar sejak akhir 2025.
Pada 29 Desember 2025, Ardi telah disebut sebagai Pj Sekda saat memimpin rapat tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025.
Selanjutnya, pada 9 Februari 2026, namanya kembali disebut sebagai Pj Sekda ketika memimpin apel pagi ASN. Pada 30 Maret 2026, Ardi juga masih tercatat menjalankan tugas tersebut saat melantik 26 pejabat administrator dan pengawas.
Kemudian, pada 2 September 2026, Ardi telah disebut sebagai Sekda Kabupaten Kampar ketika terpilih sebagai Ketua Korpri Kampar.
Rentang waktu tersebut menjadi salah satu alasan publik meminta penjelasan mengenai pemanfaatan rumah dinas dan fasilitas pendukung jabatan Sekda.
Publik Minta Transparansi Anggaran
Masyarakat menilai transparansi penggunaan anggaran daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih, setiap belanja pemerintah harus memiliki dasar penganggaran, peruntukan, bukti pertanggungjawaban, serta realisasi yang dapat diperiksa sesuai ketentuan.
Publik pun meminta agar Bagian Umum Setda Kabupaten Kampar memberikan penjelasan mengenai beberapa hal, di antaranya apakah anggaran makan minum rumah tangga Sekda tersedia dalam APBD 2026, berapa nilai anggarannya, berapa realisasinya, serta bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya.
“Jangan sampai muncul pertanyaan di tengah masyarakat tanpa ada penjelasan. Kalau memang seluruh penggunaan anggaran sudah sesuai aturan, sampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ungkap Masyarakat Kontraktor yang tak dapat Paket.
“Sebab di zaman era presiden Prabowo ini jangan sampai Bermain-main dengan uang Negara, tidak ada satu pun pemerintah Daerah yang kebal hukum, kalau kita bicara zaman era sekarang ini semua nya wajib transparan atas penggunaan anggaran, apa lagi KPK sudah mendatangi pemkab kampar itu sudah suatu tercium nya aroma Dugaan anggaran yang selama ini terselubung, dan ini sebagai sinyal penting kepada pemda kampar agar Berhati- hati, menggunakan anggaran keuangan pemerintah daerah “, tutupnya.
Sementara itu, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Sekda Kampar Ardi Mardiansyah terkait status penggunaan rumah dinas serta anggaran makan minum rumah tangga Sekda belum di jelas di Ketahui berapa jumlah anggaran nya.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Sekda Kampar maupun Bagian Umum Setda Kabupaten Kampar guna memastikan pemberitaan tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Dani
