TAPUNG, KAMPAR– Kapolsek Tapung, Kompol Y.E Bambang Dewanto, S.H., bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait maraknya gudang cangkang yang diduga menyeret nama Doni Manalu dan Dau Panjaitan yang hingga sekarang bebas beroperasi tanpa izin di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
Konfirmasi dilakukan pada Sabtu (14/11/2026). Hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Tapung tidak memberikan jawaban, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Berdasarkan informasi di himpun awak media, terdapat dua buah gudang penampungan cangkang dan inti kelapa sawit yang bebas beroperasi di kawasan Jalan Lintas Petapahan, Desa Petapahan.
Aktivitas bongkar muat truk keluar masuk gudang terlihat jelas. Salah satu gudang diketahui beratap seng merah dan diduga milik seorang yang disebut bernama Manalu. Gudang tersebut hanya berjarak sekitar 1 Km dari Mapolsek Tapung.
Padahal, laporan terkait keberadaan gudang tersebut sudah pernah disampaikan LSM dan awak media kepada Kapolsek Tapung sejak Rabu (30/09/2026). Namun hingga pertengahan November 2026, aktivitas di lokasi tersebut masih terpantau berjalan.
Ditanya Dugaan Setoran, Kapolsek Juga Bungkam
Selain soal gudang, awak media juga mengkonfirmasi terkait isu yang beredar di masyarakat tentang dugaan adanya oknum yang menerima setoran dari aktivitas gudang cangkang tersebut.
Sikap bungkam tersebut terkesan Kapolsek Tapung menghindari konfirmasi wartawan. Padahal, konfirmasi adalah hak wartawan yang dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Sejumlah wartawan di Bangkinang menyayangkan sikap tertutup Kapolsek Tapung tersebut jika di bandingkan dengan Kapolres Kampar Bapak Bobi jauh lebih terbuka nya dan welcome.
“Tidak sama dengan Kapolres Kampar Pak Bobi, orangnya welcome kalau di konfirmasi cepat respon dan cepat memberi tanggapan, beda dengan Kalau Kapolsek Tapung ini disebut polisi sombong, Pesan Whatsapp Tak pernah Balas, di telepon jarang angkat” ungkap sejumlah Redaksi wartawan di Bangkinang.
Menurut mereka, seorang Kapolsek seharusnya menjadi contoh keterbukaan informasi kepada publik, apalagi terkait aktivitas yang diduga melanggar hukum di wilayah hukumnya sendiri.
Minta Kapolda Riau Turun dan evaluasi jabatan kapolsek serta Tutup gudang cangkang yang diduga ilegal.
Masyarakat dan awak media meminta Polda Riau turun langsung ke lokasi dan jika ditemukan Pelanggaran. evaluasi jabatan kapolsek serta tutup gudang cangkang yang diduga melanggar hukum tersebut jika terbukti tidak memiliki izin lengkap.
“Jika ada aktivitas yang melanggar hukum, gudang cangkang yang bebas beroperasi itu minta Polda Riau turun dan ditutup,” tegas perwakilan awak media.
Aktivitas menimbun, menyimpan, atau memperjualbelikan cangkang dan inti kelapa sawit tanpa izin operasional dan persetujuan lingkungan diduga melanggar:
1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Setiap pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa NIB, Sertifikat Standar, dan Izin. Usaha penampungan / pengolahan hasil perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 109 _”Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.”_
3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasal 107: Pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 Miliar.
4. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Jika di dalam gudang ada kegiatan pengolahan / pemisahan cangkang dan inti, itu sudah masuk kategori industri dan wajib memiliki Izin Usaha Industri.
5. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Usaha pergudangan dan penampungan hasil perkebunan termasuk kategori risiko menengah tinggi – tinggi, wajib memiliki NIB + Sertifikat Standar + Persetujuan Lingkungan + Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hanya punya NIB saja belum cukup untuk beroperasi.
6. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*
Cangkang sawit yang ditumpuk sembarangan berpotensi mencemari air tanah dan lingkungan sekitar.
7. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 8: Wartawan dilindungi hukum dalam menjalankan profesinya. Pasal 5: Pers wajib melayani Hak Jawab.
(Tim)
