KAMPAR — Aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Kampar pada Rabu (28/1) inisial Hab, Rah, dan Riz. menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, dalam aksi tersebut diduga ikut terlibat oknum yang berasal dari internal karyawan Tol Bangkinang–Pekanbaru PT Hutama Karya (HK).
Sebelumnya, massa terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Usai dari Dishub, mereka melanjutkan demonstrasi ke Kantor Bupati Kampar dengan tuntutan agar Bupati Kampar mencopot Pelaksana Tugas Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Ardi Mardiansyah yang menurut pendemo ini Pj sekda tidak komunikatif.
Keterlibatan oknum yang diduga pegawai BUMN tersebut memicu reaksi keras dari warga Bangkinang. Masyarakat menilai langkah itu tidak etis dan menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Hutama Karya merupakan perusahaan milik negara yang seharusnya mendukung kebijakan pemerintah daerah.
“Pegawai HK Tol Bangkinang–Pekanbaru tidak usah mencari-cari konflik di Pemerintah Kabupaten Kampar. Lebih baik fokus saja bekerja di Hutama Karya,” ujar seorang warga dengan nada tegas, Kamis (29/1/2026).
Warga menilai, keikutsertaan oknum BUMN dalam aksi demonstrasi yang menekan pemerintah daerah mencederai etika dan profesionalisme perusahaan negara. Menurut mereka, BUMN seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, bukan justru ikut memperkeruh situasi di ruang publik.
“Seharusnya mereka mendukung pemerintah daerah membangun Kampar, bukan malah ikut demo. HK itu perusahaan negara, ini jadi tanda tanya besar di mata masyarakat,” ungkap warga lainnya.
Aksi tersebut diketahui mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa. Namun di lapangan
Masyarakat menilai gerakan itu tidak murni sebagai aspirasi publik, melainkan upaya menekan pemerintah agar melonggarkan aturan pengelolaan parkir.
“Kenapa mau dihasut oleh segelintir orang yang jelas-jelas punya kepentingan parkir? Pemerintah sudah tegas. Kalau sanggup kelola parkir, silakan ikuti prosedur. Kalau tidak sanggup, ya mundur. Itu fair,” tegas warga.
Pemerintah Kabupaten Kampar sebelumnya telah menegaskan bahwa pengelolaan parkir harus dilakukan melalui mekanisme resmi, transparan, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut diambil untuk menutup celah kebocoran setoran serta menghentikan praktik-praktik tidak sehat yang merugikan daerah.
Keterlibatan oknum yang diduga pegawai BUMN dalam aksi yang menyerang kebijakan pemerintah daerah dinilai berpotensi mencoreng citra perusahaan negara. Masyarakat pun mendesak manajemen PT Hutama Karya agar bersikap tegas dan memberikan klarifikasi resmi.
“Kalau benar itu oknum internal HK, ini bukan sekadar soal demo, tapi menyangkut etika, loyalitas, dan tanggung jawab sebagai bagian dari perusahaan milik negara,” tutup warga.
