KAMPAR – Ketua Wawasan Hukum Nusantara (WHN) Kabupaten Kampar, Udo Muslim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Ombudsman Republik Indonesia sejak satu tahun lalu. Surat tersebut berisi permohonan agar KPK turun langsung ke Kabupaten Kampar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Udo Muslim menilai, sejumlah pos anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar perlu mendapat perhatian serius, terutama anggaran makan dan minum serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dinilainya cukup besar.
Hal itu disampaikan Udo Muslim kepada awak media di Bangkinang Kota, Senin (2/11/2026).
“ Satu tahun yang lalu saya sudah melayangkan surat tembusan ke KPK melalui Ombudsman agar dapat mengabulkan permohonan untuk datang melihat situasi keuangan Kampar yang sangat mengkhawatirkan,” ungkap Udo Muslim.
Menurutnya, ketika dirinya mempertanyakan kapan KPK akan turun ke Kabupaten Kampar, jawaban yang diterima adalah menunggu waktu yang tepat.
“Ketika saya bertanya kapankah waktunya KPK akan datang, jawabannya tunggu waktunya,” ujarnya.
Soroti Anggaran Makan Minum dan Pemeliharaan Mobil Dinas
Udo Muslim menegaskan, salah satu fokus yang perlu diperiksa adalah anggaran makan dan minum di lingkungan Pemkab Kampar. Ia menyebut, besarnya anggaran tersebut selama ini menjadi pertanyaan di kalangan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Kita meminta agar anggaran makan minum yang sangat besar ini diperiksa. Selama ini wartawan dan LSM bertanya-tanya, karena diduga ada kongkalikong dalam penganggaran biaya makan dan minum tersebut,” tegasnya.
Selain anggaran makan dan minum, WHN Kampar juga menyoroti anggaran pemeliharaan mobil dinas serta sejumlah pos anggaran lainnya yang dinilai perlu dilakukan pemeriksaan secara transparan dan menyeluruh.
Menurut Udo Muslim, pemeriksaan oleh lembaga berwenang sangat diperlukan guna memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai ketentuan dan tidak merugikan keuangan negara.
Singgung Hubungan Legislatif dan Eksekutif
Dalam kesempatan tersebut, Udo Muslim juga menyinggung informasi mengenai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kampar yang disebut-sebut belum berjalan harmonis.
Informasi itu, katanya, diperoleh dari salah seorang anggota DPRD Kampar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
“Kebenaran informasi tersebut tentu bisa dikroscek kepada anggota dewan lainnya,” katanya.
WHN Kampar berharap persoalan pengelolaan keuangan daerah mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Udo Muslim juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyambut kedatangan KPK di Kabupaten Kampar, termasuk melalui aksi penyampaian aspirasi atau orasi secara terbuka.
Kuat dugaan Bupati Kampar Ahmad Yuzar terlibat disini dalam mengatur anggaran makan minum sekretariat daerah Kampar “,
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
(Kamparbersatu.com)
