BANGKINANG KOTA –Wawasan Hukum Nusantara (WHN) Kabupaten Kampar kembali menyoroti transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kali ini, WHN Kampar berencana menyurati Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kampar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.
Sebelumnya, WHN Kampar telah menyurati KPK RI melalui Ombudsman terkait dugaan penyimpangan anggaran makan minum dan pemeliharaan kendaraan dinas.
Ketua WHN Kampar, Udo Muslim, mengatakan pihaknya ingin memastikan penggunaan anggaran daerah dapat diketahui masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan menyurati Bagian Umum Setda dan Bappeda agar ada keterbukaan informasi mengenai dana DBH dan APBD Kampar. Masyarakat berhak mengetahui uang daerah digunakan untuk apa saja,” ujar Udo Muslim kepada awak media, Kamis (5/11/2026), di Bangkinang Kota.
Menurutnya, transparansi anggaran merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Terlebih, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, sementara APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026 telah disepakati sebesar Rp2,58 triliun dengan target pendapatan Rp2,209 triliun.
WHN Kampar menilai informasi mengenai perencanaan, alokasi hingga realisasi penggunaan anggaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
“Kita tidak menuduh siapa pun. Kita hanya meminta anggaran dibuka kepada publik. Kalau pengelolaannya sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menutup informasi yang memang menjadi hak masyarakat,” tegasnya.
Udo juga berharap Bagian Umum Setda dan Bappeda Kampar memberikan respons atas permintaan keterbukaan informasi tersebut, termasuk menyampaikan data penggunaan anggaran secara rinci sesuai kewenangan masing-masing instansi.
WHN Kampar menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
*Sorotan Soal Kedekatan Pejabat*
Sementara itu, sumber yang enggan disebutkan namanya kepada media ini menyampaikan sorotan terkait susunan pejabat di dua OPD tersebut.
Sumber itu menyebut, Sekretaris Bappeda Kampar, Yusdiyen Hadinata, S.Si, M.Si, dinilai memiliki kedekatan dengan Sekda Kampar, Ardi Mardiansyah. Menurut sumber tersebut, kedekatan itu membuat posisi Yusdiyen sulit untuk digeser dan sengaja u tuk di tanam oleh Ardi. Agar visi misi berjalan dengan mulus.
Sumber yang sama juga menyebut, di Bagian Umum Setda Kampar terdapat seorang pejabat bernama Yogi yang disebut-sebut mengatur persoalan keuangan yang sudah di rencana dan di perintahkan oleh sekda kampar Ardi Mardiansyah sekda kampar.
