KAMPAR – Proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kampar resmi berakhir dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kampar, Senin (20/4/2026). Penuntasan agenda tersebut menjadi penanda penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.
Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyampaikan bahwa selesainya pembahasan LKPj tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia menilai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari upaya bersama dalam menyempurnakan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai pandangan, kritik, hingga perbedaan pendapat yang muncul selama pembahasan justru memperkaya hasil akhir. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak tetap mengedepankan prinsip musyawarah sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menghambat jalannya proses.
Lebih jauh, Bupati juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyebut bahwa masukan dari delapan fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan ke depan.
Sementara itu, juru bicara Panitia Khusus (Pansus), Ristanto, mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan program pemerintah daerah telah menunjukkan capaian yang cukup positif. Namun, ia menekankan masih adanya sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat.
Ia menambahkan, rekomendasi yang disampaikan Pansus bukan sekadar catatan administratif, melainkan langkah strategis untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pimpinan DPRD Kampar, Ahmad Taridi, turut memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja selama tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi yang telah dirumuskan akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan dan program kerja ke depan.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif, dihadiri oleh anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta perwakilan pemerintah daerah. Agenda ditutup dengan penyerahan laporan resmi Pansus LKPj kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari mekanisme lanjutan dalam sistem pemerintahan daerah.
(ADV)
