KAMPAR – Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar meminta PT BWL segera menyelesaikan kompensasi bagi nelayan dan petani terdampak di wilayah Tapung Hilir. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut penyelesaian kompensasi terhadap masyarakat terdampak di tiga desa, yakni Desa Sekijang, Desa Koto Aman, dan Desa Kota Garo.
Dalam forum itu, DPRD Kampar menegaskan persoalan kompensasi tidak boleh berlarut-larut karena masyarakat sudah lama menunggu kepastian pembayaran.
Regional Manager PT BWL, Ruslan Hasibuan, menyampaikan pihak perusahaan telah melakukan pertemuan bersama kepala desa, nelayan, dan tokoh masyarakat guna memverifikasi data penerima kompensasi. Pertemuan dilakukan secara bertahap di masing-masing desa.
Menurut Ruslan, verifikasi dilakukan di Desa Sekijang pada 24 April, Desa Koto Aman pada 30 April, dan Desa Kota Garo pada 16 Mei 2026.
Ia menjelaskan terdapat perbedaan antara data awal yang disampaikan pada RDP sebelumnya dengan hasil verifikasi lapangan.
Di Desa Sekijang, awalnya dilaporkan terdapat 14 unit keramba terdampak dengan jumlah ikan mati mencapai 1.378 kilogram serta 79 nelayan. Pemerintah desa mengusulkan nilai ganti rugi Rp50 ribu per kilogram ikan, dengan total mencapai Rp68,9 juta. Selain itu, kompensasi bagi nelayan diusulkan sebesar Rp3,5 juta per orang.
Sementara di Desa Koto Aman, dari laporan awal 5 keramba terdampak, hasil verifikasi berubah menjadi 4 keramba dengan total ikan mati sekitar 775 kilogram. Jumlah nelayan juga berubah dari 94 menjadi 90 orang. Nelayan setempat meminta kompensasi sebesar Rp3 juta per orang.
Sedangkan di Desa Kota Garo tercatat sebanyak 6 keramba terdampak dengan total 130 nelayan. Masyarakat mengusulkan kompensasi Rp1 juta per nelayan.
Humas PT BWL, Agung, mengatakan perusahaan telah melakukan sejumlah langkah perbaikan sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, salah satunya memperdalam saluran parit di area perusahaan.
Ia menegaskan PT BWL terbuka untuk bermusyawarah dan berkomitmen membantu masyarakat terdampak. Namun demikian, ia berharap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disikapi secara objektif.
Sementara itu Camat Tapung Hilir, Nurmansyah, berharap kompensasi segera direalisasikan karena sudah lama ditunggu masyarakat.
“Hampir satu bulan masyarakat di tiga desa menunggu kapan kompensasi dibagikan. Harapan kami bisa segera terealisasi dan dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujarnya.
Kepala Desa Koto Aman, Syofian, juga meminta agar jumlah penerima kompensasi tidak dikurangi karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kampar meminta PT BWL bersama seluruh pihak terkait segera mencapai kesepakatan agar kompensasi dapat segera disalurkan dan persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut.
