KAMPAR – Keberadaan gudang penyimpanan cangkang sawit di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, kembali menjadi perhatian. Persoalan ini mencuat setelah muncul pertanyaan mengenai kelengkapan dokumen perizinan gudang tersebut.
Dalam upaya memperoleh informasi berimbang, konfirmasi telah dilakukan kepada Daulat Panjaitan selaku pihak yang dikaitkan dengan gudang tersebut.
Salah satu poin utama yang ditanyakan adalah legalitas operasional gudang, termasuk dokumen perizinan yang menjadi dasar kegiatan penyimpanan cangkang sawit.
Namun, ketika diminta memperlihatkan dokumen perizinan tersebut, Daulat tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud kepada wartawan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha pergudangan. Meski demikian, belum ditunjukkannya dokumen saat konfirmasi tidak serta-merta membuktikan bahwa gudang tersebut tidak memiliki izin.
Tidak hanya persoalan perizinan, keberadaan gudang tersebut juga memunculkan pertanyaan terhadap fungsi pengawasan aparat penegak hukum di wilayah Kecamatan Tapung.
Polda Riau, khususnya Kapolda Riau, didesak turun tangan melakukan evaluasi terhadap jajaran Polsek Tapung. Desakan ini menyusul adanya dugaan pembiaran terhadap aktivitas gudang cangkang sawit yang legalitasnya masih dipertanyakan.
Publik berhak mengetahui apakah Polsek Tapung telah melakukan pengecekan lapangan, memeriksa dokumen perizinan, serta mengambil langkah apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Polda Riau diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap respons dan langkah pengawasan Polsek Tapung agar tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas usaha yang belum jelas pemenuhan persyaratan hukumnya.
Pihak Polsek Tapung juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pengawasan dan penanganan terhadap gudang tersebut.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari pihak Polsek Tapung dan penjelasan lebih lanjut dari Daulat Panjaitan masih diperlukan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
