KAMPAR – Aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan publik. Mereka dinilai lemah dalam mengawasi penggunaan dana desa karena kerap beralasan belum bisa bertindak lantaran tidak adanya laporan resmi.
Padahal, berbagai indikasi dugaan penyimpangan penggunaan dana desa disebut bukan hal baru. Sejumlah program desa, mulai dari digitalisasi desa, pembangunan fisik, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat, diduga tidak berjalan sesuai perencanaan dan anggaran. Namun, persoalan tersebut jarang berujung pada proses hukum.
Alasan klasik yang selalu muncul adalah belum adanya laporan dari kepala desa atau pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum baru bergerak jika ada aduan resmi, bukan berdasarkan temuan atau pengawasan aktif di lapangan.
“Masalahnya jelas terlihat. Dana desa tidak sesuai, kegiatan tidak maksimal, bahkan ada yang fiktif. Tapi karena tidak ada yang melapor, akhirnya dibiarkan saja,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya jumat (13/2)
Situasi tersebut dinilai berbahaya. Ketika aparat penegak hukum hanya bersikap pasif menunggu laporan, sementara kepala desa dan aparat desa berada dalam satu lingkaran kepentingan, potensi penyimpangan dana desa dinilai akan terus terjadi tanpa sentuhan hukum.
Kasus pengadaan program digitalisasi desa menjadi salah satu contoh yang ramai diperbincangkan. Anggaran yang tidak sedikit telah digelontorkan, namun pelatihan minim dan fungsi sistem belum berjalan optimal. Meski demikian, belum terlihat adanya pemeriksaan mendalam karena belum ada laporan resmi dari pihak desa.
Pengamat kebijakan publik menilai, alasan “tidak ada laporan” tidak dapat terus dijadikan tameng. APH memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan temuan lapangan, informasi masyarakat, hingga pemberitaan media, sepanjang terdapat indikasi awal dugaan penyimpangan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat berpotensi menjadi celah penyalahgunaan anggaran secara sistematis.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum di Kabupaten Kampar tidak lagi bersikap pasif, melainkan berani melakukan penyelidikan dan audit secara mandiri demi memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan negara.
