Kampar  

Daulat Panjaitan Somasi Media Kampar Bersatu, Persoalan Izin Gudang Cangkang Sawit Belum Terjawab, 4 Media Online Bakal Lapor Ke Polres Kampar Soal Aktifitas Cangkang 

KAMPAR – Pemberitaan dugaan gudang cangkang sawit ilegal di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berbuntut somasi. Daulat Panjaitan melayangkan surat teguran hukum kepada Pimpinan Redaksi Media Kampar Bersatu Senin (16/11/2026).

Surat bernomor 01/SKB/XI/2026 tersebut dilayangkan menyusul dua pemberitaan Media Kampar Bersatu yang terbit pada 14 dan 15 November 2026 terkait aktivitas gudang cangkang sawit di Petapahan.

Dalam surat somasinya, Daulat mempersoalkan pencantuman namanya bersama Doni Manalu yang dikaitkan dengan dugaan kepemilikan maupun pengelolaan gudang cangkang sawit ilegal.

Daulat menilai pemberitaan tersebut merugikan nama baik dan kehormatannya. Dia juga menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita diterbitkan.

Atas dasar itu, Daulat meminta pihak redaksi menunjukkan bukti otentik dan hasil investigasi yang menjadi dasar pemberitaan. Dia juga menuntut hak jawab, hak koreksi, ralat berita, serta permohonan maaf secara terbuka.

Namun, di tengah munculnya somasi tersebut, pertanyaan mengenai legalitas gudang cangkang sawit di Petapahan masih belum mendapatkan penjelasan.

Sebab, persoalan yang menjadi perhatian dalam pemberitaan sebelumnya bukan hanya mengenai siapa yang disebut memiliki atau mengelola gudang, tetapi juga apakah kegiatan usaha tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Apakah gudang tersebut telah memiliki perizinan berusaha sesuai kegiatan operasionalnya? Apakah dokumen perizinan dan persyaratan pendukungnya dapat ditunjukkan kepada instansi berwenang?

Pertanyaan itu penting dijawab agar persoalan tidak berhenti pada polemik antara pihak yang merasa dirugikan dengan media.

Dalam konteks ini, somasi merupakan hak hukum Daulat yang harus dihormati. Begitu pula hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, penggunaan hak tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk menjelaskan legalitas kegiatan usaha yang menjadi objek pemberitaan.

Media Kampar Bersatu mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar, instansi perizinan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas gudang cangkang sawit tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian perizinan berusaha, tata ruang, dan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam somasinya, Daulat memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima. Apabila tuntutannya tidak dipenuhi, dia menyatakan akan mengadukan persoalan tersebut kepada Dewan Pers serta menempuh jalur hukum melalui Polda Riau dan Polres Kampar.

Surat somasi itu turut ditembuskan kepada Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Kapolda Riau, dan Kapolres Kampar.

Hingga berita ini disusun, tanggapan Daulat terkait dokumen legalitas gudang yang menjadi objek pemberitaan masih perlu diperoleh. Pihak Media Kampar Bersatu juga tetap membuka ruang klarifikasi bagi Daulat, pengelola gudang, maupun instansi terkait.

Persoalan somasi dan legalitas gudang merupakan dua hal berbeda. Hak setiap pihak untuk menempuh mekanisme hukum harus dihormati, tetapi pertanyaan mengenai izin operasional gudang cangkang sawit di Petapahan juga tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

Senin (16/11/2026) empat Media online bakal buat laporan resmi ke polres Kampar terkait aktifitas gudang cangkang yang diduga tidak mengantongi izin media yang bakal melaporkan aktifitas gudang cangkang yakni: Transparansiindonesia.co.id, kamparbersatu.com, loggin-news.com, Nusaperdana.com

 

 

(Tim)