KAMPAR – Tumpukan sampah yang berserakan di tepi jalan kawasan Rimbo Panjang diduga sudah 2 Minggu tanpa di angkut pihak petugas sampah, di wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menjadi sorotan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan keluhan warga akibat bau busuk yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.
Berdasarkan foto yang diterima redaksi Kamparbersatu.com, sampah terlihat menumpuk di sepanjang bahu jalan, bercampur dengan berbagai jenis limbah rumah tangga dan plastik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penanganan kebersihan lingkungan di wilayah tersebut.
Sejumlah warga mengeluhkan kondisi itu dan mempertanyakan perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
“Bau busuknya sangat mengganggu. Sampah dibiarkan menumpuk dan berserakan. Berapa sebenarnya anggaran DLH setiap tahun untuk menangani persoalan sampah, sampai kondisi seperti ini belum juga teratasi?” ujar seorang warga kepada Kamparbersatu.com, Minggu (25/10/2026).
Warga berharap pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi tersebut dan mengambil langkah konkret agar sampah tidak terus menumpuk.
Warga Pertanyakan Anggaran dan Kinerja Penanganan Sampah
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai alokasi anggaran pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pemeliharaan kebersihan lingkungan.
Masyarakat meminta DLH Kabupaten Kampar memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengangkutan sampah di kawasan Rimbo Panjang, termasuk jadwal pelayanan dan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi tumpukan sampah tersebut.
Jika tidak segera ditangani, kondisi itu dikhawatirkan semakin mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah kebersihan lingkungan.
Bupati Kampar, Sekda, dan Kapala Dinas DLH Kabupaten Kampar diharapkan tidak mengabaikan keluhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan pelayanan kebersihan berjalan efektif serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
