KAMPAR – Rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan. Posisi Ardi Mardiansyah sudah menjamur. Ardi sekaligus menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar dan juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memunculkan pertanyaan mengenai urgensi evaluasi jabatan dan penyegaran birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Wawasan Hukum Nusantara (WHN), Udo Muslim, saat dimintai tanggapan oleh Kamparbersatu.com, Rabu (28/10/2026).
Menurut Udo Muslim, Ardi Mardiansyah telah menduduki posisi Kepala Bappeda Kampar sejak 24 November 2021. Ia mempertanyakan mengapa hingga Oktober 2026 belum terlihat adanya pergantian atau penetapan pejabat definitif pada posisi tersebut, sementara Ardi juga mengemban tugas sebagai Sekda Kabupaten Kampar.
“Bupati Kampar harus berani mengambil kebijakan untuk mengevaluasi posisi Plt Kepala Bappeda. Sekda seharusnya bisa lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab utamanya, tanpa harus terus-menerus merangkap jabatan di instansi lain,” ujar Udo Muslim.
Ia menilai, jabatan Sekda memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, Bappeda juga mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan program prioritas, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, kedua posisi tersebut sama-sama membutuhkan perhatian serius. Karena itu, ia mempertanyakan apakah tidak ada aparatur sipil negara (ASN) lain yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan Kepala Bappeda Kampar.
“Apa tidak ada lagi ASN yang layak untuk menggantikan Ardi sebagai Plt Kepala Bappeda? Kami menilai penyegaran birokrasi perlu dipertimbangkan agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Udo Muslim juga menyoroti tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kampar. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, terutama pada sektor perencanaan pembangunan.
Namun demikian, penilaian mengenai kinerja tersebut perlu diuji melalui data, capaian program, realisasi kegiatan, serta evaluasi resmi dari instansi yang berwenang agar masyarakat memperoleh gambaran yang objektif.
Bupati Kampar Diminta Berikan Penjelasan
Lebih lanjut, Udo Muslim berharap Bupati Kampar Ahmad Yuzar memberikan penjelasan terbuka mengenai pertimbangan pemerintah daerah mempertahankan Ardi Mardiansyah sebagai Plt Kepala Bappeda dalam jangka waktu yang panjang.
Menurutnya, kejelasan mengenai status jabatan tersebut penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bupati harus mampu memilah dan mengevaluasi kebutuhan organisasi. Kami menilai penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkab Kampar perlu menjadi perhatian serius, khususnya pada posisi strategis yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan,” ungkapnya.
Menanti Klarifikasi Pemkab Kampar
Kamparbersatu.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai status jabatan tersebut.
Sementara itu Bupati Kampar di kabarkan saat ini masih berkunjung di kantor Gubernur Riau Menjumpai Plt Gubernur SF Hariyanto
Perihal menjemput bola terkait penganggaran dana dari APBD P provinsi.
meliputi pembangunan Jalan Muara Takus, Jalan Suram–Sinama Nenek, serta pembangunan Jembatan Sei Sibam di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, sedangkan untuk pembangunan lokal SD 017 telah kita masukkan ke APBDP Tahun ini. Begitu juga dengan pembangunan dan pengembangan kawasan PLTA Koto Panjang XIII Koto Kampar.
Redaksi Kamparbersatu.com bakal pantau perkembangan ini, siapa orang hebat di belakang sekda Kampar Ardi Mardiansyah sehingga Bupati Kampar Tak Mampu menggeser Sekda Kampar Ardi dari jabatan Plt Kepala Bappeda Kampar yang sudah 5 tahun menjabat tanpa di geser???? Bupati harus beri penjelasan Resmi.
Penulis : Dani
