KAMPAR – Rangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, sorotan datang dari Ketua DPC AWI Kampar Mardianto, melalui Ketua Tim Investigasi DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Dani, Ia mempertanyakan alasan jabatan Plt Kepala Bappeda tersebut belum juga mengalami pergantian atau diisi pejabat definitif, meskipun Ardi Mardiansyah telah cukup lama menduduki posisi strategis tersebut.
Kepada Kamparbersatu.com, Rabu (28/10/2026), Dani mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Kampar, terutama terkait pertimbangan Bupati Kampar dalam mempertahankan rangkap jabatan tersebut.
Menurut Dani, posisi Sekda dan Kepala Bappeda sama-sama memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekda bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan, sedangkan Bappeda memiliki peran strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.
“Bupati Kampar harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mengapa jabatan Plt Kepala Bappeda masih dipercayakan kepada Ardi Mardiansyah, sementara beliau juga menjabat sebagai Sekda? Apakah tidak ada ASN lain yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan tersebut?” ujar Dani.
Ia menilai, evaluasi jabatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
Dani juga meminta agar pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kampar dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan organisasi, capaian kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jabatan strategis harus dijalankan dengan tanggung jawab yang jelas. Kami berharap Bupati berani memberikan penjelasan mengenai status jabatan tersebut dan mempertimbangkan penyegaran birokrasi apabila memang diperlukan,” tegasnya.
AWI Pertanyakan Evaluasi Kinerja Bappeda Kampar
Lebih lanjut, Dani menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja Bappeda, khususnya dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan program pembangunan daerah.
Menurutnya, Bappeda mempunyai peran penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kampar, mulai dari penyusunan program prioritas, sinkronisasi perencanaan antar-OPD, hingga penyesuaian program dengan kemampuan anggaran daerah.
Karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan mengenai capaian kinerja perencanaan pembangunan selama jabatan Plt tersebut dijalankan.
“Evaluasi harus dilakukan berdasarkan data dan hasil kerja yang terukur. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan disusun, bagaimana program prioritas ditetapkan, serta sejauh mana pelaksanaannya berjalan sesuai target,” ungkap Dani.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kampar tidak mengabaikan pertanyaan publik mengenai rangkap jabatan tersebut. Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi mengenai alasan posisi Plt Kepala Bappeda belum diisi pejabat definitif.
Bupati Kampar Dikabarkan Temui Plt Gubernur Riau
Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar dikabarkan masih melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Riau untuk menemui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kunjungan tersebut disebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah melakukan koordinasi dan menjemput dukungan penganggaran dari APBD Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau untuk sejumlah program pembangunan di Kabupaten Kampar.
Sejumlah usulan pembangunan yang menjadi perhatian meliputi pembangunan Jalan Muara Takus, Jalan Suram–Sinama Nenek, serta pembangunan Jembatan Sei Sibam di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung.
Selain itu, pembangunan lokal SD 017 disebut telah dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun ini. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan PLTA Koto Panjang di Kecamatan XIII Koto Kampar.
Upaya koordinasi tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kampar. Namun, rincian nilai anggaran, status persetujuan, serta kepastian realisasi masing-masing usulan masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Riau.
Redaksi Akan Terus Pantau, Bupati Diminta Buka Suara
Di tengah upaya pemerintah daerah memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan, persoalan rangkap jabatan Ardi Mardiansyah sebagai Sekda sekaligus Plt Kepala Bappeda Kampar masih menyisakan pertanyaan yang menunggu penjelasan resmi.
Redaksi Kamparbersatu.com akan terus memantau perkembangan persoalan ini, termasuk alasan administratif dan pertimbangan organisasi yang mendasari penunjukan serta keberlanjutan tugas Ardi Mardiansyah sebagai Plt Kepala Bappeda.
Publik juga menantikan penjelasan mengenai proses evaluasi jabatan tersebut. Apakah posisi itu masih dipertahankan karena kebutuhan organisasi, belum selesainya proses pengisian jabatan definitif, atau terdapat pertimbangan lain yang perlu disampaikan kepada masyarakat?
Bupati Kampar Ahmad Yuzar diharapkan memberikan penjelasan resmi dan transparan agar persoalan ini tidak terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
(Redaksi)
