Kampar – Masih banyaknya pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi sorotan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah pemerintah daerah kekurangan sumber daya manusia, atau justru lalai dalam mengisi jabatan yang sudah lama kosong?
Berdasarkan pantauan, beberapa posisi strategis di dinas teknis masih dipegang oleh Plt. Padahal, jabatan tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas daerah.
Sejumlah kalangan menilai, jabatan Plt semestinya hanya bersifat sementara. Jika terlalu lama dibiarkan tanpa pejabat definitif, dikhawatirkan berdampak pada kinerja birokrasi dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, kewenangan Plt juga terbatas dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan penataan organisasi.
Pengamat pemerintahan daerah menilai, kondisi ini bisa saja disebabkan oleh proses administrasi dan perizinan pengisian jabatan yang belum tuntas. Namun, jika berlarut-larut, hal tersebut mencerminkan lemahnya manajemen birokrasi.
Di sisi lain, muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa jabatan di dinas yang dianggap “berdaging” atau memiliki anggaran besar justru menjadi perhatian khusus dalam dinamika pengisian posisi. Sementara itu, dinas yang dianggap kurang strategis relatif tidak menjadi sorotan. Persepsi ini tentu perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Transparansi dan percepatan pengisian jabatan definitif dinilai penting demi menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pengisian jabatan kosong secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.
“Yang patut kita lihat, dinas mana saja yang dianggap berdaging dan lahan basah,” tutup Ade.
