BANGKINANG — Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan klarifikasi terbuka terkait isu pendidikan dan penanganan fasilitas sekolah yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kampar di hadapan publik, bersama masyarakat dan jajaran terkait, untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang.
Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar terbuka terhadap kritik, masukan, maupun aspirasi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
Ia juga membantah adanya intimidasi maupun upaya membungkam guru yang menyampaikan persoalan di lapangan. Menurutnya, guru merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus mendapatkan perlindungan dan ruang untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi.
“Tidak ada intimidasi terhadap guru. Pemerintah hadir untuk melindungi dan mencari solusi, bukan untuk menakut-nakuti,” tegasnya.
Terkait persoalan fasilitas sekolah yang belum dibangun di sejumlah titik, Pemerintah Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mengacu pada ketentuan hukum dan legalitas administrasi yang berlaku.
Bangunan sekolah atau unit sekolah lokal jauh yang belum terdaftar secara resmi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, secara administratif belum dapat diberikan bantuan anggaran secara langsung.
Menurut pemerintah daerah, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar penggunaan anggaran daerah maupun negara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pemerintah memastikan sekolah induk yang telah terdaftar secara resmi tetap mendapatkan perhatian. Sekolah induk terkait, yang disebut berjarak sekitar 13 kilometer dari lokasi lokal jauh, saat ini berada dalam kondisi yang baik dan telah menerima tiga jenis bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.
Meski demikian, Pemkab Kampar menegaskan persoalan akses pendidikan di lokasi tersebut tidak akan dibiarkan berlarut-larut.
Sebagai langkah solutif, pemerintah daerah bersama jajaran Koordinator Wilayah (Korwil) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya, termasuk kebutuhan siswa, orang tua, guru, serta sarana dan prasarana pendidikan.
Pemerintah menegaskan, penanganan persoalan pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administratif dari atas meja. Kondisi riil di lapangan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan langkah kebijakan.
Saat ini, pemetaan terkait jarak tempat tinggal siswa, jumlah peserta didik, kondisi fasilitas belajar-mengajar, serta status administrasi sekolah tengah dirumuskan sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang sesuai aturan.
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, setiap kebijakan diarahkan agar anak-anak di Kabupaten Kampar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, aman, berkelanjutan, serta memiliki dasar hukum yang jelas.
Dengan demikian, pemerintah berharap persoalan yang berkembang di masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka, verifikasi lapangan, dan koordinasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga suasana pendidikan tetap kondusif, sembari memastikan setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
