KAMPAR — Aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Kampar pada Rabu pagi (28/1) memicu gelombang kecaman keras dari masyarakat. Warga secara tegas mendesak manajemen PT Hutama Karya (HK) agar segera memecat oknum yang diduga merupakan pegawai Tol Pekanbaru–Bangkinang yang terlibat dalam aksi tersebut.
Pada Jumat (30/1), warga menyebut sejumlah oknum berinisial Hab, Rad, dan Riz yang diduga berasal dari internal perusahaan negara (BUMN). Keterlibatan mereka dinilai sangat tidak etis, mencederai marwah institusi BUMN, serta memperkeruh stabilitas pemerintahan daerah. Aksi tersebut bahkan disebut bukan murni untuk kepentingan masyarakat, melainkan diduga kuat sarat kepentingan segelintir oknum.
“Ini sudah kelewat batas. Kalau benar mereka pegawai Hutama Karya, manajemen tidak boleh pura-pura tidak tahu. BUMN seharusnya berdiri mendukung pemerintah daerah, bukan malah ikut menciptakan kegaduhan di kantor bupati,” tegas salah seorang warga Kampar yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut warga, demonstrasi tersebut telah menimbulkan keresahan luas, tidak hanya di tengah masyarakat, tetapi juga di kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten Kampar. Aksi itu dinilai tidak mencerminkan etika profesional, serta berpotensi merusak hubungan kelembagaan antara perusahaan negara dengan pemerintah daerah.
Sorotan publik pun langsung mengarah ke jajaran pimpinan perusahaan. Manajer Hutama Karya Agung didesak untuk bersikap tegas, transparan, dan berani mengambil langkah pemecatan, apabila terbukti oknum tersebut merupakan bagian dari internal perusahaan.
“Kalau ini dibiarkan, akan jadi preseden buruk. Besok siapa saja bisa berlindung di balik nama BUMN untuk kepentingan pribadi,” ujar warga lainnya dengan nada keras.
Ironisnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Hutama Karya masih memilih bungkam. Awak media mengaku telah berulang kali melayangkan konfirmasi, namun tidak satu pun pernyataan resmi diberikan. Sikap diam ini justru memicu spekulasi publik dan memperkuat kecurigaan adanya pembiaran.
Warga menilai bungkamnya manajemen HK mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh perusahaan BUMN, sekaligus memperburuk citra perusahaan di mata masyarakat.
Masyarakat Kampar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, serta mendesak agar Hutama Karya tidak melindungi oknum bermasalah, demi menjaga kepercayaan publik, wibawa BUMN, dan stabilitas daerah.
