KAMPAR – Dedi Osri, S.H., menyuarakan desakan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar segera memberikan kepastian terkait informasi mengenai belum dibayarkannya hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Kampar.
Menurut Dedi Osri, apabila informasi tersebut benar, persoalan itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak pegawai yang telah bekerja serta kesejahteraan keluarga mereka.
“Jika benar hak PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kampar belum dibayarkan, ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut tanggung jawab pemerintah terhadap orang-orang yang telah bekerja dan menggantungkan hidup keluarganya pada penghasilan tersebut,” tegas Dedi Osri Senin (24 Oktober 2026).
Ia menilai pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kepastian hak pegawai. Menurutnya, tuntutan terhadap profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab pegawai harus diiringi dengan kepastian pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Dedi Osri pun mendesak Bupati Kampar, Sekretaris Daerah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab dugaan keterlambatan pembayaran tersebut.
Ia meminta pemerintah menjelaskan kondisi anggaran, kendala yang dihadapi dalam proses pencairan, serta jadwal pembayaran yang dapat Dipertanggung jawabkan.
“Jangan berlindung di balik alasan administratif tanpa memberikan solusi dan kepastian. Jika memang terdapat kendala, jelaskan secara transparan. Jika ada kelalaian, evaluasi dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan, harus ditelusuri melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi Osri mengingatkan bahwa pegawai memiliki kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Karena itu, ketidakpastian pembayaran penghasilan dapat menjadi persoalan serius bagi pegawai yang terdampak.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap kewajiban pembayaran dilaksanakan sesuai aturan dan memberikan informasi yang jelas kepada para pegawai.
“Jangan sampai pemerintah sigap mengurus urusan birokrasi, tetapi lamban ketika menyangkut hak dan kesejahteraan pegawainya sendiri,” katanya.
Atas nama Lembaga Peduli Anti Korupsi Provinsi Riau, Dedi Osri menekankan pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pertanggungjawaban pemerintah tidak cukup hanya melalui laporan administratif, tetapi juga harus disertai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kewajiban kepada pegawai.
Ia meminta agar persoalan ini segera ditindaklanjuti dan tidak berhenti pada janji tanpa kepastian waktu penyelesaian.
“Kami meminta persoalan ini segera diselesaikan, bukan sekadar dijawab dengan janji. Pegawai membutuhkan kepastian, bukan alasan yang berulang,” tegasnya.
Dedi Osri berharap Pemkab Kampar segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di kalangan PPPK Paruh Waktu.
“Jangan biarkan mereka terus bekerja dalam ketidakpastian. Hak pegawai harus mendapat kejelasan, dan pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada publik,”suara Dedi dengan Lantang.
Sementara itu Bupati Kampar dan Sekda Berleha-leha Mengikuti acara Rapat kerja nasional (RAKERNAS) di jakarta pada Jumat lalu. terkesan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan nasip PPPK dan paru waktu di daerah Kampar yang ia pimpin, pemimpin seperti apa ini kalau tak sanggup jadi pemimpin mending mundur saja”, Aku Dedi Osri Sindir Bupati Kampar”,pungkasnya.
Dengan statemend aktivis muda ini, masyarakat kabupaten Kampar berharap Bupati Kampar harus memberikan penjelasan secara terbuka di permukaan publik.
